» 4 Keanehan Anies-Sandi Terkait TGUPP Kembali Terungkap
Jika suka, jangan lupa untuk bagikan ya!
Article information
  • Tanggal: 6-01-2018, 20:13
6-01-2018, 20:13

"4 Keanehan Anies-Sandi Terkait TGUPP Kembali Terungkap"


4 Keanehan Anies-Sandi Terkait TGUPP Kembali Terungkap

Tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) tak bisa dibendung. Ada sederet hal yang menuai pro dan kontra yang dilakukan Anies-Sandi terkait TGUPP. Inilah empat di antaranya:

1. Formasi Diubah

Di Pergub 411/2016 tentang TGUPP di era Ahok, jumlah TGUPP hanya 15 orang. Tapi di Pergub 187/2017 tentang TGUPP yang diteken Gubernur Anies Baswedan, jumlah anggota membengkak jadi 73 orang. Banyak pihak menduga Anies hendak memasukkan tim suksesnya saat Pilgub, ke dalam TGUPP.

2. Ubah Kriteria Profesional

Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah kriteria profesional/ahli bagi anggota TGUPP. Padahal, pada Pergub 411/2016 di era Ahok, kriteria profesional merupakan keharusan.

Tapi di Pergub 187/2017 yang diteken Anies Baswedan, kriteria profesional diganti jadi non-PNS. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, hal itu sebagai salah satu cara Anies memasukkan tim suksesnya ke dalam TGUPP.

Sedangkan anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari menilai Anies telah membohongi publik dengan mengubah kriteria itu.

Apalagi, Anies berkoar ke media, TGUPP berisi orang-orang profesional dengan mencontohkan Bambang Widjojanto yang jadi ketua bidang pencegahan korupsi TGUPP.

3. Ogah Pakai Dana Operasional Gubernur

Pangkal masalah dari TGUPP sebenarnya keengganan Anies memakai dana operasional gubernur untuk membayar honorarium anggota TGUPP.

Anies ngotot TGUPP yang anggaran honorariumnya Rp 19,9 milliar itu dibayar menggunakan APBD. Hal inilah yang membuat sejumlah klausul di Pergub harus diubah. Klausul yang paling mesti diubah seperti kriteria profesional yang diganti jadi non-PNS.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengatakan, apabila kriteria anggota TGUPP tetap profesional dan memakai APBD, maka harus dilakukan lelang alias tak bisa ditunjuk langsung.

"Itu masuknya jasa konsultansi perorangan kalau kriteria anggota TGUPP itu profesional," jelas Agus.

Makanya, Agus menyarankan Anies menggunakan dana operasional gubernur apabila mau menunjuk langsung anggota TGUPP.

"Kalau mau pakai APBD ya ikut aturan mainnya dong. Kalau mau tunjuk langsung ya pakai uang sendiri lah (dana operasional gubernur)," ujar Agus.

4. Status Mantan Pimpinan KPK Sama Seperti Satpol PP non-PNS

Bambang Widjojanto (BW), mantan Wakil Ketua KPK yang ditunjuk jadi kepala bidang pencegahan korupsi adalah korban pertama dari TGUPP.

Akibat Pergub yang diubah kriteria profesionalnya, status BW pun berubah. Walau BW disebut Anies di media sebagai kalangan profesional di TGUPP, tapi status BW di Bappeda sebenarnya hanya pegawai non-PNS.

Status itu sama saja dengan ratusan guru non-PNS, bahkan Satpol PP non-PNS. Bahkan honor BW pun hanya separuh lebih besar dari anak-anak magang era Ahok yang bisa dapat honor Rp 20 juta per bulan, karena digaji dari dana operasional gubernur. (*)

Artikel ini disalin dari:
http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/07/anies-baswedan-utak-atik-aturan-tgupp-status-mantan-pimpinan-kpk-seperti-guru-non-pns?page=all
Loading...
Dear visitor, you are browsing our website as Guest.
We strongly recommend you to register and login to view hidden contents.
^