» Program OK OCE Anies-Sandi 'Dipretelin' Sri Mulyani, Fakta-fakta Baru Mengejutkan pun Terungkap
Jika suka, jangan lupa untuk bagikan ya!
Article information
  • Tanggal: 27-12-2017, 16:38
27-12-2017, 16:38

"Program OK OCE Anies-Sandi 'Dipretelin' Sri Mulyani, Fakta-fakta Baru Mengejutkan pun Terungkap"


Program OK OCE Anies-Sandi 'Dipretelin' Sri Mulyani, Fakta-fakta Baru Mengejutkan pun Terungkap

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrembang RPJMD) DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dalam sambutannya, mantan pejabat World Bank ini memberikan sejumlah masukan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno dalam menjalankan program-program dalam pemerintahan.

Ia menyoroti 267 program Anies dan Sandi yang dijabarkan menjadi lebih dari 6.000 kegiatan. Menurut wanita yang kerap disapa Ani ini jumlah program tersebut cukup banyak.

"Tentu semuanya menjadi sangat tersebar, menjadi sulit dari sisi tracking-nya, melihatnya dan juga sisi kinerja yang akan diperoleh dari berbagai macam kegiatan yang banyak," sebut Ani.

Dari sejumlah program tersebut Ani memberikan sejumlah masukan. Tak hanya itu, Ani juga memberikan sejumlah kritiknya untuk kebijakan yang telah dibuat para pemimpin baru Jakarta tersebut.

Program OK OCE

Ani berharap, program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta bisa sejalan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah pusat.

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan yang diberikan pemerintah pusat.

Ia berharap, dengan sasaran yang tepat, warga Jakarta punya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.

"Oleh karena itu PKH dan OK OCE bisa disinkronkan sehingga mereka bisa betul-betul memiliki sesuatu yang mengentaskan kemiskinan yang sifatnya sustainable (berkelanjutan)," ujar dia.

Sri Mulyani berharap, program OK OCE dapat menjadi solusi bagi masalah pengangguran yang tergolong tinggi di Jakarta.

Ia juga mengatakan, program ini sedianya tak hanya menciptakan pengusaha baru, tetapi juga membuat masyarakat yang telah memiliki usaha menjadi punya kesadaran untuk membayar pajak.

Sebab, jika tujuan program tersebut hanya untuk menciptakan pengusaha baru, kata dia, pemerintah pusat pun telah memiliki banyak program bantuan permodalan untuk pelaku usaha kecil menengah.

Rumah DP 0 Persen

Ani menyebut, sebelum program rumah murah dengan DP 0 persen diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah pusat telah memiliki konsep penyediaan rumah murah untuk warga tak mampu.


Ia mengatakan, program hunian murah pemerintah pusat tersebut kini masih mengalami sejumlah kendala. Ia menyampaikan, berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam program ini antara lain masalah penetapan lokasi, segmentasi, dan target pembangunan.

Menurut Sri Mulyani, masalah utamanya yakni bagaimana menyediakan perumahan, terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian kumuh.

"Sehingga bisa mentransformasi ibu kota negara menjadi kota yang betul-betul baik bagi masyarakatnya sendiri," kata dia.

Ia berpendapat, program DP 0 rupiah atau program hunian murah lainnya akan disebut berhasil jika masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Opini WTP

Ani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade(peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.

Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK. Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.

Menanggapi tantangan ini, Sandi yang merupakan koordinator dalam proses meraih opini WTP DKI berjanji akan bekerja lebih keras.

Dana Perjalanan Dinas

Ani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut. Ia menilai anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mempersoalkan besarnya anggaran tersebut karena kebutuhan untuk perjalanan dinas karyawan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.



Artikel ini disalin dari:
Dear visitor, you are browsing our website as Guest.
We strongly recommend you to register and login to view hidden contents.
^